HALLOKAMPAR ,- Dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perbankan daerah, Bupati H. Ahmad Yuzar S.Sos, MT diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah menghadiri agenda krusial Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru Kamis (2/4/2026).
Tampak Pj Sekda didampingi Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Kampar, Purwoko. Kegiatan ini menjadi forum penting dalam membahas upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kinerja BUMD serta peran perbankan daerah dalam mendukung pembangunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi sebagai pembicara utama menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan sektor perbankan dalam menciptakan kemandirian fiskal daerah
“Potensi ekonomi daerah harus terus digali dan dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe dalam arahannya memberikan catatan kritis sekaligus menawarkan solusi dari sisi regulasi.
“Pemerintah daerah tidak boleh terus-menerus terjebak dalam zona nyaman ketergantungan terhadap dana transfer pusat,” ujarnya.
Ia mendorong agar daerah berani melakukan inovasi kebijakan serta memperkuat peran BUMD sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal.
“Daerah harus memiliki keberanian untuk mandiri, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. BUMD dan perbankan daerah harus menjadi lokomotif dalam meningkatkan PAD,” tegas Taufan Pawe.
Sementara itu, Bupati Kampa Ahmad Yuzar diwakili Pj Sekda Kampar, Ardi Mardiansyah menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah.
“Pemkab Kampar berkomitmen dalam meningkatkan kinerja BUMD melalui tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional,” ucap Ardi.
Pertemuan ini juga diisi dengan diskusi interaktif antara Komisi II DPR RI dan para perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Riau, yang menyampaikan berbagai tantangan serta peluang dalam pengelolaan BUMD dan peningkatan PAD.
Melalui kunjungan kerja spesifik ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif, sehingga BUMD dan perbankan daerah mampu berkontribusi lebih besar dalam memperkuat kemandirian fiskal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.(ADV)
